Kabar Gembira..: Guru Yang Diangkat sampai 31 Desember 2015, Sergurnya Biaya Pemerintah

Assalamu’alaikum wr. wb.

Dalam kesempatan ini dapurguru.com ingin menyampaikan kabar gembira bagi guru-guru yang belum sertifikasi bahwa kabar sebelumnya yang menyebutkan bahwa pola SG-PPG dengan biaya mandiri ternyata bahwa hal tersebut tidak akan menjadi kenyataan.

Hal ini seperti yang dinyatakan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung Sabli mengatakan pakta integritas sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (SG—PPG) yang memungut biaya ke guru akan direvisi.

“Hal ini sudah dinyatakan secara resmi oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata. Dirjen GTK akan mengeluarkan surat edaran bahwa sertifikasi guru tetap dibiayai pemerintah,” katanya.

Dirjen GTK

Sesuai penjelasan Dirjen GTK, pemerintah mengambil kebijakan membiayai seluruh proses sertifikasi guru dalam jabatan (diangkat sebelum 31 Desember 2005) dan guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 sampai 31 Desember 2015.

Kebijakan pembiayaan oleh pemerintah tersebut diambil Senin (11/4) dan sudah disepakati juga oleh forum rektor perguruan tinggi negeri dalam pertemuan di Universitas Negeri Jakarta pada Rabu (13/3).

Sertifikasi 555.467 guru se-Indonesia itu akan dilakukan melalui PLPG yang dibagi menjadi empat gelombang yakni 2016, 2017, 2018, dan 2019. “Ditargetkan, pada 2019 seluruh guru tersebut sudah tersertifikasi.”

Mengenai  Pakta Integritas calon peserta sertifikasi guru untuk jalur SG-PPG (Sertifikasi Guru-Pendidikan Profesi Guru) harus membiayai sendiri, menurut Pranata hal itu akan direvisi sambil menunggu Surat Edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud.

SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada 2016. “Prinsip dasarnya, untuk guru yang sudah diangkat sampai tahun 2015, pemerintah akan biayai proses sertifikasinya,” katanya.
Pranata mengatakan pembebasan biaya sertifikasi guru ini tetap harus memerhatikan kualitas guru. Setelah mengikuti PLPG, para guru harus lulus Ujian Tulis Nasional (UTN) dengan nilai minimal 80 (dari 100).
Jika dinyatakan tidak lulus UTN karena nilainya tidak mencapai 80, tidak bisa mengikuti PLPG untuk kedua kalinya. Sebab PLPG hanya bisa diikuti satu kali. Namun ia tetap bisa mengikuti UTN lagi.

SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada 2016. “Ya, nanti Dirjen GTK akan berkoordinasi dengan Disdikbud dan LPTK terkait pelaksanaan sertifikasi guru ini. Prinsip dasarnya untuk guru yang sudah diangkat sampai tahun 2015, biaya proses setifikasinya dibiayai pemerintah,” kata dia.

Ditegaskan kebijakan revisi ini disampaikan agar para guru tidak resah dan bisa tenang mengikuti proses sertifikasi. Jika di lapangan ada oknum yang masih memungut biaya kepada peserta, guru bisa melaporkan pungutan tersebut ke unit layanan terpadu (ULT) Gedung C Lantai Dasar Kemendikbud.

Sementara itu, Ketua PGRI Lampung Wayan Satria mengatakan tunjangan sertifikasi bertujuan menyejahterakan guru. “Jika guru diharusnya membayar sendiri justru guru mendapat beban tambahan,”. Menurut dia, pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru.

Sumber : <www.lampungpos.com> dan <Kabar24.com>